Hari demi hari, skandal demi skandal, korupsi di negeri ini semakin menjalar bak penyakit kronis yang tak kunjung sembuh. Kali ini, yang menjadi sorotan adalah kasus korupsi akuisisi dan kerja sama usaha antara PT Jembatan Nusantara (PT JN) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada periode 2019-2022, yang menyeret tiga mantan petinggi ASDP.

Bayangkan, negara kembali dirugikan sebesar Rp 893,1 miliar, angka yang bagi rakyat kecil mungkin hanya sebatas angka di berita, tapi hakikatnya adalah uang rakyat yang dicuri oleh segelintir elite. Sementara negara berkoar-koar soal pembangunan dan kesejahteraan, di balik layar ada tangan-tangan kotor yang sibuk menggarong kekayaan negeri.

Korupsi ini bukan sekadar kejahatan keuangan, tetapi juga penghianatan terhadap amanah rakyat. Ira Puspadewi, mantan Direktur Utama ASDP, beserta dua rekannya Harry Muhammad Adhi Caksono dan Yusuf Hadi, dengan sadar meloloskan akuisisi perusahaan yang sejak 2014 sudah ditolak karena alasan logis: kapal-kapal PT JN sudah tua dan tak layak. Namun, begitu kepentingan tertentu masuk, tiba-tiba akuisisi yang sebelumnya ditolak berubah menjadi transaksi “sah” yang melibatkan triliunan rupiah.

Skema kecurangannya pun menjijikkan—manipulasi dokumen pemeriksaan kapal agar kapal tua terlihat baru dan layak jual, serta penanggungan utang PT JN oleh ASDP setelah akuisisi berlangsung. Ini bukan hanya soal penggelapan uang, tapi juga bentuk kesengajaan merusak keuangan negara demi keuntungan pribadi.

Pertanyaannya, di mana moral para pejabat kita? Setiap hari kita mendengar janji-janji reformasi birokrasi, transparansi, dan penguatan pengawasan, tetapi faktanya, dari Kementerian hingga BUMN, banyak yang justru menjadikan jabatan sebagai mesin pencetak uang pribadi.

Jika moral pejabat terus membusuk seperti ini, bagaimana rakyat bisa berharap pada keadilan? KPK mungkin bisa menangkap mereka, tapi sistem yang sakit ini akan terus melahirkan koruptor baru, selama tidak ada efek jera yang nyata. Hukuman ringan, pemulihan aset yang tak sebanding, serta jaringan mafia yang melindungi para penjarah uang negara membuat korupsi tetap menjadi “bisnis” menggiurkan.

Rakyat harus sadar, negeri ini sedang dalam bahaya! Jika Rp 893,1 miliar ini digunakan dengan benar, berapa banyak sekolah yang bisa dibangun? Berapa banyak rumah sakit yang bisa diperbaiki? Berapa banyak rakyat yang bisa diselamatkan dari kemiskinan? Tapi, apa yang kita dapat? Kapal tua yang dibeli dengan harga kapal baru, pejabat yang sibuk memperkaya diri, dan rakyat yang terus menjadi korban dari kegagalan negara menindak tegas maling berseragam pejabat.

• Kajian Rumah Besar LSM Triga Nusantara Indonesia

#Korupsi #Kapal #KPK #MoralPejabatBusuk

( Cak Mus )