Bandung, mediabarometer.net – Sikap tertutup ditunjukkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung terhadap upaya audiensi yang diajukan LSM TRINUSA Korwil Bandung Raya. Penolakan tersebut memicu kekecewaan serius dari pihak TRINUSA, yang sejak awal bermaksud melakukan klarifikasi atas dugaan kejanggalan dalam proyek pembangunan separator jalan di Exit Tol Soroja, Kecamatan Soreang.
Ketua TRINUSA Korwil Bandung Raya, Rohman Budiman, menyatakan bahwa langkah audiensi merupakan bentuk tanggung jawab sosial sebagai kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara. Namun, alih-alih mendapat ruang dialog, pihaknya justru tidak diterima oleh instansi terkait.
“Ini sangat kami sesalkan. Kami datang dengan niat baik, membawa data dan temuan, namun tidak diberikan ruang untuk berdialog secara terbuka. Ini menimbulkan pertanyaan besar—ada apa sebenarnya di balik proyek ini?” tegas Rohman kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).
Rohman mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam proyek **“Pembangunan Separator Jalan Jalur Lambat Exit Tol Soroja”**, mulai dari pekerjaan yang diduga melewati tahun anggaran, perubahan spesifikasi dari precast menjadi cor manual, hingga ketidaksesuaian antara gambar perencanaan (DED) dengan kondisi di lapangan.
Lebih jauh, TRINUSA juga menyoroti potensi adanya perubahan kontrak atau addendum yang tidak transparan, serta mempertanyakan aspek keselamatan konstruksi yang seharusnya menjadi prioritas dalam setiap proyek pemerintah.
Didampingi Ketua TRINUSA DPC Kabupaten Bandung, Asep Tatang Wahyudi, Rohman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas sikap tertutup tersebut.
“Kami akan segera melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa ke Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Ini bukan sekadar reaksi emosional, tapi langkah konstitusional untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas,” ujar Asep.
Menurutnya, tidak adanya tanggapan dari pihak PUTR justru memperkuat dugaan adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.
“Kalau semua berjalan sesuai aturan, kenapa harus menghindari audiensi? Sikap tertutup seperti ini justru memperbesar kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” tambahnya.
TRINUSA menegaskan, aksi unjuk rasa yang akan digelar dalam waktu dekat merupakan bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah, khususnya PUTR Kabupaten Bandung, membuka seluruh dokumen terkait proyek tersebut, termasuk kontrak, spesifikasi teknis, hingga dokumen keselamatan konstruksi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUTR Kabupaten Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait penolakan audiensi maupun berbagai temuan yang disampaikan oleh TRINUSA.
Situasi ini menambah daftar panjang sorotan terhadap transparansi proyek infrastruktur di daerah, sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
( Cak Mus )
Komentar