Kabupaten Bekasi, mediabarometer.net – 06/06/2026 Belakangan ini, perhatian publik nasional tersedot oleh langkah agresif Kejaksaan Agung dalam membongkar mega skandal korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Nama pengusaha tersohor, Mohammad Riza Chalid, mencuat ke permukaan dan resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Sosok yang kerap dijuluki media sebagai kartel minyak atau The Gasoline Godfather ini diduga menjadi beneficial owner di balik gurita bisnis energi yang merugikan keuangan negara dalam angka fantastis.
Namun, yang menjadi pertanyaan krusial hari ini: seberapa jauh gurita jaringan kartel minyak ini merasuk hingga ke level daerah? Indikasi mengejutkan ini perlahan mulai terendus di Kabupaten Bekasi, khususnya pada tubuh PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) dan sang Direktur Utama, Prananto Sukodjatmoko.
Aroma maladministrasi dan financial fraud di tubuh PT BBWM diduga bukan lagi sekadar urusan politik lokal biasa, melainkan adanya indikasi kuat keterlibatan dan afiliasi langsung sang Dirut dengan lingkaran gurita bisnis Riza Chalid.
Benang Merah Dirut PT BBWM dan Gurita Oligarki Energi
Aksi massa yang digelar oleh LSM Trinusa beberapa waktu lalu di depan Gedung Pemkab Bekasi tampaknya merupakan puncak gunung es dari keresahan masyarakat.
Saat itu, publik menuntut jawaban atas merosotnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PT BBWM secara tidak wajar selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Prananto Sukodjatmoko.
Jika ditelisik dengan pisau analisis investigatif, pola-pola pembocoran anggaran (bleeding) di PT BBWM menunjukkan kemiripan modus dengan kartel energi di tingkat pusat.
Sorotan utama tertuju pada dugaan rekam jejak Prananto yang disinyalir memiliki atau mengelola perusahaan yang terafiliasi sebagai anak perusahaan dari jaringan bisnis Riza Chalid.
Hubungan lini bisnis personal ini diduga kuat menjadi jembatan masuknya kepentingan kartel minyak nasional ke dalam pengelolaan migas daerah di Bekasi.
Akibatnya, kebijakan strategis PT BBWM disinyalir lebih condong menguntungkan kelompok usaha tertentu ketimbang mengisi kas daerah.
Tembok tebal yang selama ini melindungi manajemen PT BBWM dari endusan hukum menimbulkan kecurigaan besar.
Publik menduga, perlindungan politik (political shielding) yang begitu kuat dinikmati oleh Prananto terjadi karena ada aliran dana strategis yang bermuara pada jaringan bisnis papan atas milik sang Gasoline Godfather.
Desakan Hukum dan Perombakan Total Manajemen
Melihat kebuntuan di tingkat daerah, Ketua Bidang Advokasi dan Monitoring LSM Trinusa, Rezza Wiharta, S.H., M.H., C.L.A., memberikan sinyal tegas bahwa persoalan yang membelit PT BBWM ini harus segera ditarik ke ranah hukum pusat:
”Bahwa segala bentuk kecurangan dan ugal-ugalan administratif di tubuh PT BBWM ini harus segera disudahi melalui tindakan hukum yang tegas. Kajian hukum kami mengarah pada pengusutan tuntas dugaan korupsi dan Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kami mendesak perombakan total pada struktur direksi, terutama posisi Direktur Utama, agar aset migas daerah tidak terus-menerus digerogoti demi kepentingan bisnis kroni.”
Sebagai langkah nyata, dokumen analisis pergerakan aset keuangan dan maladministrasi PT BBWM dikabarkan siap diserahkan langsung kepada para penegak hukum di Jakarta, yaitu KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK. Langkah ini diambil guna melacak ultimate beneficial owner (pemilik manfaat akhir) dari aliran dana PT BBWM serta menelusuri gurita bisnis yang menyeret nama Prananto.
Menanti Keberanian Negara Memotong Sel Kartel di Daerah
Pembongkaran kasus Riza Chalid oleh Kejaksaan Agung di tingkat pusat tidak akan pernah tuntas jika sel-sel jaringan atau afiliasinya di tingkat daerah—seperti yang diduga tengah merongrong PT BBWM di Kabupaten Bekasi—dibiarkan melenggang bebas.
Masyarakat Bekasi menanti keberanian APH dan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil tindakan tegas mengevaluasi jabatan Prananto Sukodjatmoko.
Sudah saatnya Aparat Penegak Hukum bergerak linier: bersihkan PT BBWM dari cengkeraman dugaan mafia migas, dan kembalikan hak rakyat atas Pendapatan Asli Daerah demi kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk kemakmuran para kartel dan kroninya.
Oleh: Panji Ilham Haqiqi
Pemerhati Kebijakan Publik dan Jaringan Anti-Korupsi
( Tim/Red )
Komentar