Bekasi, mediabarometer.net – Ratusan massa dari Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM Trinusa) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (21/4/2026). Aksi ini menjadi tekanan terbuka agar KPK segera membongkar dugaan korupsi sistemik yang disebut telah mengakar di Kabupaten Bekasi.
Dalam orasinya, Ketua DPN LSM Trinusa, H. Rahmat Gunasin, menegaskan bahwa praktik korupsi yang terstruktur tidak boleh lagi dibiarkan. Ia menuntut KPK bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.
“Yang benar tetap benar, yang salah harus diadili. Hukum jangan tebang pilih,” tegasnya.
Sorotan utama aksi tertuju pada dugaan praktik fee proyek 10 persen yang disebut mengalir ke sejumlah pejabat daerah. Trinusa mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa mantan Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, yang namanya muncul dalam persidangan kasus korupsi proyek.
Aksi ini merupakan respons atas fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yang mengungkap adanya aliran fee 10 persen dari proyek kepada kepala dinas, anggota DPRD, hingga bupati. Kesaksian Kepala Dinas SDABMBK, Hendry Lincoln, bahkan menyebut praktik tersebut telah berlangsung sejak 2023 dan diduga menjadi pola sistemik.
Sebagai bentuk tekanan, LSM Trinusa menyampaikan tujuh tuntutan tegas kepada KPK :
1. Mengusut tuntas dugaan korupsi sistemik di Kabupaten Bekasi tanpa tebang pilih;
2. Memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, baik pejabat aktif, mantan pejabat, maupun pihak swasta;
3. Segera memanggil dan memeriksa Dani Ramdan terkait dugaan praktik fee proyek 10%;
4. Membongkar total praktik commitment fee 10% yang dinilai merusak sistem pemerintahan daerah;
5. Melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap APBD Kabupaten Bekasi;
6. Menelusuri aliran dana serta dugaan pemerasan terhadap para kontraktor;
7. Segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan tanpa kompromi.
LSM Trinusa menegaskan, aksi ini bukan sekadar simbolik, melainkan ultimatum keras kepada KPK agar segera bertindak. Mereka berkomitmen terus mengawal kasus ini hingga seluruh aktor yang terlibat diungkap dan diproses hukum, demi membersihkan praktik korupsi yang dinilai telah merusak tata kelola pemerintahan daerah.
( Red )
Komentar