SIDRAP .mediabarometer.net — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sidrap turun ke jalan pada Rabu, 16 September 2026, membawa isu “Sidrap Darurat Energi dan Air Bersih”. Aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa atas persoalan BBM, LPG, listrik, dan air bersih yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Sidrap mendesak pemerintah dan pihak terkait menghadirkan langkah konkret, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan kebutuhan dasar masyarakat.
Empat tuntutan utama disampaikan HMI Cabang Sidrap, yakni normalisasi dan pengawasan distribusi BBM, kompensasi atas dampak pemadaman listrik bergilir, penghentian kelangkaan dan pembenahan distribusi LPG, serta jaminan air bersih di tengah kemarau berkepanjangan.
Ketua Umum HMI: Masyarakat Tidak Boleh Terus Menanggung Dampaknya
Ketua Umum HMI Cabang Sidrap, Muh. Faiz Ansorullah, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“BBM, listrik, LPG dan air bersih bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, masyarakat tidak boleh terus-menerus diminta memahami keadaan sementara mereka sendiri yang harus menanggung dampak dari kelangkaan energi, gangguan pelayanan dan krisis air bersih.”
Menurut Faiz, pemerintah dan seluruh instansi terkait harus menunjukkan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat, bukan berhenti pada rapat, koordinasi, ataupun janji penyelesaian.
“Kami datang bukan sekadar untuk menyampaikan kritik. Kami datang membawa keresahan masyarakat dan menuntut adanya tindakan konkret. Kalau persoalan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, maka penyelesaiannya juga harus menjadi tanggung jawab bersama dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.”
Pernyataan tersebut sejalan dengan sikap HMI Cabang Sidrap yang mendesak pemerintah, PLN, Pertamina, BPH Migas, aparat penegak hukum, dan pihak terkait untuk mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan persoalan BBM, listrik, LPG, dan air bersih.
DPRD Tak Hadir, Massa Hanya Diterima Sekwan
Dalam rangkaian aksi, massa HMI Cabang Sidrap juga mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sidrap untuk menyampaikan aspirasi.
Namun, HMI Cabang Sidrap menyayangkan tidak adanya anggota DPRD Kabupaten Sidrap yang hadir secara langsung menyambut massa aksi. Massa hanya diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Sidrap.
Ketua Umum HMI Cabang Sidrap menilai hal tersebut menjadi catatan dalam proses penyampaian aspirasi mahasiswa.
“Kami sangat menyayangkan tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir menemui massa aksi. Kami datang membawa persoalan masyarakat, bukan persoalan pribadi. Kami berharap lembaga yang memiliki fungsi representasi masyarakat dapat hadir dan mendengarkan langsung apa yang menjadi keresahan masyarakat.”
Ia menegaskan bahwa HMI akan tetap mengawal persoalan tersebut melalui jalur konstitusional dan demokratis.
“Aksi hari ini bukan akhir. Kami akan terus mengawal persoalan ini. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak berhenti setelah massa aksi membubarkan diri.”
Jenderal Lapangan: Jangan Anggap Aspirasi Masyarakat Sekadar Formalitas
Sementara itu, Jenderal Lapangan HMI Cabang Sidrap, Muh. Irfan Djuanda, menegaskan bahwa kehadiran massa aksi merupakan bentuk keresahan terhadap persoalan kebutuhan dasar yang membutuhkan respons serius dari pemerintah dan lembaga terkait.
“Kami turun ke jalan bukan untuk mencari panggung. Kami hadir karena ada persoalan yang dirasakan masyarakat. BBM sulit, LPG mengalami persoalan distribusi, listrik padam bergilir, dan di tengah kemarau masyarakat juga menghadapi persoalan air bersih. Ini harus dijawab dengan kebijakan dan tindakan nyata.”
Djuanda juga menyoroti tidak hadirnya anggota DPRD Kabupaten Sidrap dalam menerima langsung massa aksi.
“Kami menyayangkan tidak adanya anggota DPRD yang hadir menemui massa aksi. Kami datang ke rumah rakyat untuk menyampaikan suara rakyat, tetapi yang menerima kami hanya Sekwan. Kami menghargai Sekwan yang telah menerima aspirasi, tetapi kami juga mempertanyakan ke mana para wakil rakyat ketika masyarakat datang membawa persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar mereka.”
Ia menegaskan bahwa HMI tidak ingin aspirasi yang disampaikan hanya menjadi formalitas administratif.
“Kami tidak ingin tuntutan ini hanya diterima, dicatat, kemudian selesai. Setelah aksi ini kami akan melihat sejauh mana pemerintah dan DPRD menindaklanjuti tuntutan yang kami sampaikan. Kalau tidak ada langkah konkret, tentu HMI Cabang Sidrap akan kembali melakukan pengawalan sesuai mekanisme konstitusional yang tersedia.”
HMI Cabang Sidrap menegaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Komitmen tersebut juga tercantum dalam pernyataan sikap HMI yang menyatakan akan terus mengawal persoalan BBM, listrik, LPG, dan air bersih melalui cara-cara yang konstitusional, demokratis, dan bertanggung jawab.
Aksi dengan tema “Sidrap Darurat Energi dan Air Bersih” tersebut menjadi penegasan sikap HMI Cabang Sidrap bahwa persoalan kebutuhan dasar masyarakat harus mendapatkan penyelesaian yang nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Bangdanu)
Komentar