Sidoarjo, mediabarometer.net –
Sidoarjo tampaknya tak lagi hanya dikenal karena tragedi Lumpur Lapindo. Kini, publik menyebut ada “hamparan lumpur ego” yang menyelimuti pucuk kepemimpinan daerah. Islah yang dinanti masyarakat antara Bupati Sidoarjo H. Subandi dan Wakil Bupati Mimik Indayana tak kunjung terwujud. Alih-alih menunjukkan soliditas demi kepentingan rakyat, keduanya justru memperlihatkan relasi dingin yang memantik tanda tanya besar.
Situasi ini memunculkan kegelisahan di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai konflik yang terjadi bukan lagi sekadar perbedaan visi dan strategi pemerintahan, melainkan adu gengsi yang berkepanjangan. Di saat rakyat membutuhkan stabilitas dan kerja nyata, yang terlihat justru dinamika politik yang menyerupai panggung sandiwara.
Forum Aliansi Laskar Jenggolo pun angkat suara. Dalam hearing bersama DPRD Sidoarjo, muncul ancaman untuk melaporkan persoalan ini ke Menteri Dalam Negeri hingga Presiden RI. Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan di internal kepemimpinan daerah dinilai sudah melewati batas toleransi publik dan tak lagi bisa dianggap persoalan biasa.
Kegeraman rakyat juga tumpah dalam aksi demonstrasi bertajuk “Tabayun untuk Bupati dan Wakil Bupati” di depan Gedung DPRD Sidoarjo, Selasa (10/2/2026). Sugeng, perwakilan Ormas KORAK (Koalisi Rakyat Anti Korupsi), melontarkan pernyataan yang menyentak perhatian.
“Kalau Bupati dan Wakilnya tidak akur, apa harus kita patikan saja?” ucapnya dalam orasi yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap kondisi yang terjadi.
Pernyataan tersebut menjadi simbol kemuakan sebagian publik. Konflik di pucuk pimpinan dinilai lebih menyerupai pertengkaran anak TK berebut mainan daripada sikap negarawan yang semestinya mengedepankan kedewasaan politik. Rakyat pun menilai, jika dua pemimpin tak mampu duduk satu meja, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra, melainkan masa depan daerah.
DPRD sebagai lembaga legislatif kini didesak untuk tidak sekadar menjadi penonton VIP dalam drama politik ini. Tuntutan agar DPRD memanggil kedua pimpinan dan memediasi rekonsiliasi damai semakin menguat. Bahkan, wacana pemakzulan mulai bergulir di ruang-ruang diskusi publik, dari warung kopi hingga media sosial.
Ironisnya, di tengah kebutuhan masyarakat akan percepatan pembangunan dan pelayanan publik, Sidoarjo justru seperti dipimpin dua matahari yang sama-sama ingin bersinar. Terlalu banyak panas bukan menghadirkan cahaya, melainkan berpotensi membakar.
Publik kini menunggu: apakah akan lahir kebijaksanaan dan rekonsiliasi, atau justru episode lanjutan dari sinetron politik berjudul “Aku Tak Butuh Wakil, Kamu Tak Butuh Bupati”.
Satu hal yang pasti, kesabaran rakyat ada batasnya. Dan ketika batas itu terlampaui, kursi kekuasaan pun tak lagi terasa aman.
( Red / Tim )
Komentar