Drama Memanas di Sidoarjo: Bupati–Wabup Kian Retak, Pendopo Nyaris Jadi “Ruang Duel Politik”
Sidoarjo, mediabarometer.net — Hubungan antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Indayana kembali menjadi sorotan tajam publik. Setelah setahun memimpin dengan citra harmonis penuh senyuman di masa kampanye, kini keduanya justru tampil bak dua kutub politik yang saling berseberangan. Aroma ketegangan kian tercium, diperparah oleh silang pernyataan yang saling bertabrakan di ruang publik.
Isu “penggeledahan” Pendopo oleh aparat pusat sempat membuat masyarakat terkejut. Meski kabar itu buru-buru dibantah langsung oleh Bupati Subandi, publik terlanjur bertanya-tanya: ada apa sebenarnya di balik dinamika pemerintahan yang terlihat semakin tidak stabil ini?
Ketegangan meningkat saat Bupati Subandi menyindir adanya pihak yang “kebelet jadi Bupati”. Pernyataan itu dinilai sebagian pihak sebagai kritik keras yang mengarah pada ketidakharmonisan internal. Sentilan tersebut langsung memicu gelombang spekulasi, terlebih ketika Wakil Bupati Mimik menanggapi situasi melalui unggahan TikTok yang di-repost akun Wartanusa. Di tengah era digital, perbedaan sikap para pejabat pun tampak dipertontonkan di ruang maya — lengkap dengan nada musik tren yang membuat publik semakin mencermati arah perseteruan.
Di tengah polemik itu, aktivis sekaligus pimpinan LSM KORAK, Muchlison, memberikan peringatan tegas. Ia menilai kegaduhan yang terjadi justru merugikan masyarakat.
“Pemerintahan yang tidak kompak hanya akan membuat rakyat bingung dan resah. Jangan sampai konflik pribadi atau kepentingan politik menjadikan masyarakat korban,” ujarnya dengan nada serius.
Didik, salah satu aktivis yang sejak awal mengikuti dinamika pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, turut menegaskan hal serupa. Menurutnya, ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati sudah terlalu jauh dibiarkan tanpa upaya penyelarasan.
“Kalau dua pucuk pimpinan tidak satu frekuensi, maka kebijakan ikut goyang. Yang rugi siapa? Ya masyarakat. Kita ini butuh kepemimpinan yang stabil, bukan adu pengaruh,” tegasnya.
Didik juga mengingatkan agar para pemimpin daerah tidak menjadikan jabatan sebagai alat memperluas gengsi pribadi, melainkan fokus pada tanggung jawab terhadap rakyat.
Sementara itu, masyarakat Sidoarjo hanya bisa menyimak perkembangan yang terus bergulir setiap hari — dari konferensi pers hingga postingan media sosial — sembari berharap ketegangan segera mereda. Publik menilai drama yang tak kunjung usai ini justru mengaburkan agenda pembangunan yang jauh lebih penting.
Di ujung kegaduhan ini, satu harapan yang sama muncul di tengah warga : stabilitas pemerintahan harus kembali menjadi prioritas. Sebab, terlalu banyak pertunjukan politik tanpa penyelesaian hanya akan menyita energi publik tanpa memberikan manfaat nyata.
( Tim/ Toro )
Komentar